A. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala
  • informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
  • informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait
  • informasi mengenai laporan keuangan
  • informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
B. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-Merta

Informasi yang dimaksud adalah suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum

C. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
  • daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan
  • hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya
  • rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik
  • perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga
  • informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
  • prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat
  • laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik
D. Informasi yang Dikecualikan dari Permohonan Informasi Publik
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
    1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana
    2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana
    3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional
    4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya
    5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
    1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri
    2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi
    3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya
    4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer
    5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia
    6. sistem persandian negara
    7. sistem intelijen negara
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
    1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara
    2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan
    3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya
    4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti
    5. rencana awal investasi asing
    6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi atau lembaga keuangan lainnya
    7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
    1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional
    2. korespondensi diplomatik antarnegara
    3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan Internasional
    4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi fakta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
    1. riwayat dan kondisi anggota keluarga
    2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang
    3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang
    4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang
    5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal
  • memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan
  • informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

*Sumber: UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Profil Universitas Pendidikan Indonesia
  1. Sejarah UPI
  2. Visi dan Misi UPI
  3. Organ UPI
  4. Fasilitas UPI
  5. Kelembagaan UPI
Fakultas
  1. FIP
  2. FPIPS
  3. FPBS
  4. FPMIPA
  5. FPTK
  6. FPOK
  7. FPEB
  8. FPSD
  9. Sekolah Pasca Sarjana
  10. Sekolah Laboratorium
Kampus Daerah
  1. Bandung
  2. Sumedang
  3. Purwakarta
  4. Tasikmalaya
  5. Serang
Kurikulum
  1. Struktur Kurikulum
  2. Sebaran Mata Kuliah
  3. Kurikulum Program Studi
Dokumen Akreditasi
  1. Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian
    1. Sejarah Pendirian
      1. Peraturan menteri PP&K tentang PTPG
      2. Keputusan Presiden RI No.1 Tahun 1963
      3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 55 Tahun 1963 Tentang Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
      4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 128 Tahun 1964 Tentang Fakultas-fakultas dalam IKIP Bandung dan Cabang-cabang
      5. Keputusan Menteri P dan K RI Nomor 04201977 Tentang Pengintegrasian Sekolah Tinggi Olah Raga ke dalam Universitas IKIP
      6. Keputusan Rektor IKIP Bandung Nomor 302PT25.RE1983 Tentang Perubahan Penyesuaian Nama Fakultas dan Lembaga di Lingkungan IKIP Bandung
      7. Keputusan Presiden RI Nomor 124 Tahun 1999 Tentang Perubahan IKIP Semarang, Bandung, dan Medan Menjadi Universitas
      8. Keputusan Rektor UPI Nomor 0393K04TU.00.05 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pemakaian Logo dan Cap DinasCap Jabatan di Lingkungan UPI
      9. Keputusan Rektor UPI Nomor 0395K04KL.03.02 Tahun 2000 Tentang Perubahan Himne IKIP Bandung Menjadi Himne UPI
      10. Keputusan Rektor UPI Nomor 0398K04TU.00.05 Tahun 2000 Tentang Perubahan Penetapan Cap Dinas di Lingkungan UPI
      11. Keputusan Rektor UPI Nomor 2856K04KL.03.02 Tahun 2000 Tentang Penyempurnaan Hymne UPI
      12. Peraturan Presiden RI No. 6 Tahun 2004
      13. Keputusan Rektor UPI Nomor 4762J33KL.03.04 Tahun 2004 Tentang Penetapan Mars UPI
      14. Perpres No. 43 Tahun 2012 Tentang UPI-PTP
      15. PP Nomor 74 Tahun 2012
      16. Peraturan Presiden RI No. 43 Tahun 2012
      17. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012
      18. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 (Tambahan)
      19. Peraturan Pemerintah RI No. 15 Tahun 2014
    2. Rencana Strategis
      1. Renstra 2011 – 2015
      2. Renstra 2016 – 2020
      3. RPJP UPI 2016 – 2040
    3. Survey Pemahaman visi misi UPI dan layanan (Angket UPI)
      1. Visi Misi UPI
      2. Angket pemahaman visi misi dosen dan Karyawan
      3. Angket pemahaman visi misi dan layanan mahasiswa
      4. Angket kepuasan dosen dan karyawan
      5. Angket layanan TIK
      6. Angket layanan OIER
      7. Angket layanan perpustakaan
      8. Angket layanan klinik
    4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
      1. Pedoman implementasi
      2. Monitoring
  2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu
    1. Tata pamong, kepemimpinan, dan sistem pengelolaan diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Statuta UPI (Peraturan MWA Nomor 03/PER/MWA/UPI/2015 dan Nomor 06/PER/MWA/UPI/2015)
    2. Struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) UPI (Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015)
    3. Panduan penjaminan mutu UPI (www.upi.edu)
    4. Akreditasi Program Studi
    5. Manajemen Mutu ISO 9001:2008
  3. Mahasiswa dan Lulusan
    1. Sistem penerimaan mahasiswa baru
    2. Sistem informasi akademik dan kemahasiswaan
    3. Sistem informasi kegiatan kemahasiswaan
    4. Sistem informasi eksekutif yang didalamnya terdapat data mahasiswa, lulusan, tracer study
    5. Peraturan disiplin mahasiswa UPI (www.upi.edu)
    6. Ikatan alumni UPI
  4. Sumber daya manusia
    1. Beban kerja dosen
    2. Profil dosen
    3. Sistem informasi kepagawaian
    4. Prosedur kenaikan pangkat dan jabatan dosen UPI
    5. Pedoman kenaikan pangkat UPI (www.upi.edu)
    6. Pedoman kenaikan jabatan akademik dosen UPI
    7. Pedoman penerimaan pegawai/CPNS UPI (www.upi.edu)
    8. Kode etik dosen UPI (www.upi.edu)
    9. Kode etik tenaga administrasi dan tenaga penunjang (tenaga kependidikan) UPI
    10. Pedoman pemberian remunerasi Dosen
    11. Pedoman pemberian remunerasi Tenaga Kependidikan UPI
    12. Pedoman pembinaan aparatur negara di lingkungan UPI (www.upi.edu)
    13. Pedoman tugas belajar UPI (www.upi.edu)
  5. Kurikulum, proses pembelajaran dan suasana akademik
    1. Pedoman penyelenggaraan pendidikan
    2. Kalender akademik UPI
    3. Pedoman penulisan karya ilmiah UPI
    4. Kurikulum UPI
    5. Informasi pelaksanaan seminar, workshop, dan kuliah tamu
    6. Sistem pembelajaran online terpadu
    7. Sistem input nilai dosen onlineDashboard Sistem input nilai online
    8. Sistem informasi nilai online
    9. Sistem kontrak kuliah online
    10. Perwalian online
    11. Evaluasi PBM
    12. Sistem informasi administrasi pengajuan sidang
    13. Silabus online
    14. SK Senat Tentang Pedoman Kebebasan Akademik
  6. Pembiayaan, sarana prasarana, dan perkuliahan
    1. Sistem perencanaan dan monitoring anggaran
    2. Sistem Informasi Daftar Usulan Kegiatan (intranet)
    3. Pedoman penyusunan RKAT UPI (www.upi.edu)
    4. Standar biaya UPI
    5. Panduan pengisian monev RKAT UPI (www.upi.edu)
    6. Portal Unit layanan pengadaan
    7. Perpusatakaan
    8. Digital Repository
    9. Grand desain Teknologi Informasi dan Komunikasi UPI (www.upi.edu)
    10. Panduan layanan TIK UPI
    11. Master Plan Pembangunan UPI (www.upi.edu)
  7. Penelitian, Pelayanan Pengabdian kepada Masyarakat dan kerjasama
    1. Sistem Pengembangan Dosen UPI
    2. Program KKN Tematik
    3. Portal jurnal UPI
    4. Informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
    5. Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Usaha Lembaga
    6. Informasi Kerjasama Luar Negeri
    7. Data Artikel Terindeks Scopus UPI Oktober 2016
    8. Panduan Penelitian dan PkM

Setiap pengumuman yang terkait hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum akan diumumkan secara serta merta di sini

Sumber Daya Manusia
  1. Dosen UPI
  2. Kepakaran UPI
Penelitian UPI
  1. Data Penelitian LPPM UPI
  2. Data Pengabdian Pada Masyarakat
  3. Data KKN UPI
  4. Pengembangan Dosen & Kapasitas Institusi
Info Akademik
  1.  Edaran Pembayaran SPP/UKT, Pengisian IRS/Kontrak Kuliah dan Perwalian Daring Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 bagi Mahasiswa UPI Angkatan 2018/2019 dan Sebelumnya.pdf
Akreditasi
  1. Data Akreditasi
Penerimaan Mahasiswa Baru
  1. Program Diploma
  2. Program Sarjana
    1. SNMPTN
    2. SBMPTN
    3. Seleksi Mandiri
  3. Program Kerjasama
    1. Dalam Negri
    2. Luar Negri
  4. Program Propesi
    1. PPG-SM3T
  5. Biaya Pendidikan